Hukum merupakan seperangkat aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta keteraturan, keadilan, dan kepastian. Namun, pertanyaan penting yang sering muncul adalah mengapa hukum ditaati masyarakat? Apakah ketaatan tersebut murni karena kesadaran akan pentingnya aturan, atau lebih karena adanya ancaman sanksi? Dalam konteks ilmu hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum menjadi indikator keberhasilan penegakan hukum dan stabilitas sosial.
Kepatuhan terhadap hukum tidak hanya berkaitan dengan kewajiban formal yang ditetapkan negara, tetapi juga erat dengan nilai-nilai budaya, moral, dan norma sosial. Masyarakat akan lebih mudah menaati hukum jika aturan tersebut dianggap adil, relevan, dan bermanfaat bagi kehidupan bersama. Sebaliknya, jika hukum dipandang merugikan atau tidak sesuai dengan rasa keadilan, maka potensi pelanggaran akan meningkat.
Memahami alasan mengapa masyarakat mematuhi hukum sangat penting bagi para pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, akademisi, maupun praktisi hukum. Dengan mengetahui faktor-faktor pendorong ketaatan, negara dapat merumuskan kebijakan hukum yang efektif dan diterima oleh publik. Artikel ini akan membahas secara mendalam latar belakang ketaatan hukum, teori-teori yang menjelaskannya, serta kaitannya dengan penegakan hukum di Indonesia.
Menurut Utrecht terdapat beberapa alasan mengapa orang mentaati hukum.
- Karena orang merasa bahwa hukum (peraturan) adalah penting bagi kehidupan mereka.
- Karena hukum dianggap akan menciptakan rasa ketentraman.
- Karena masyarakat yang lain menerimanya sebagai kenyataan yang mengatur tingkah laku orang dalam bermasyarakat.
- Karena adanya paksaan (sanksi) sosial. Orang merasa malu dan khawatir apabila mereka dituduh sebagai orang yang asosial apabila orang melanggar sesuatu kaidah sosial/hukum.
Referensi:
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
